Semarak Perayaan Malam Tahun Baru Ala Pelni di Kepulauan Seribu
Perayaan ini sedikit berbeda, karena selain untuk menonjolkan wisata bahari, PT Pelni juga berkomitmen dalam mendukung visi maritim pemerintah.
Ini Catatan Akhir tahun Kemaritiman Versi APMI
Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) mencatat perjalanan kemaritiman Indonesia terkait beberapa segmen yang menyangkut plus minus dalam pencapaiannya.
Buku “Konsep Neogeopolitik Maritim Indonesia Abad 21”, Menjawab Ancaman Zionis dan China
buku ini merupakan jawaban terhadap kondisi dan ancaman yang melanda bangsa kita khususnya 20 tahun terakhir.
Laksma TNI Bambang Udoyo Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Suap Bakamla
Laksma TNI Bambang Udoyo diketahui sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla dalam pengadaan alat tersebut.
Deklarasi Djuanda, Perlawanan Indonesia terhadap Proxy War 27 Desember 1949
Banyak pihak yang meyakini bahwa Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 merupakan tonggak atau pijakan dalam membangun negara Indonesia sebagai negara maritim saat ini.
Rayakan Pergantian Tahun, Pelni Adakan Event di tengah Laut bersama KM Umsini
Dalam rangka menyambut tahun baru 2017, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Pelni menyiapkan armada terbaik KM Umsini untuk perayaan menyambut Tahun Baru di tengah lautan.
Menko Luhut: Pemerintah sudah Bikin Narasi Besar Poros Maritim Dunia, Tinggal Jalankan
Konsep poros maritim dunia sudah memiliki narasi besar yang diluncurkan lewat buku Putih Kemaritiman yang diluncurkan oleh Kemenko Kemaritiman beberapa waktu lalu.
Polemik Bakamla, Renungan Kemaritiman Akhir Tahun
Sejak menjadi Bakamla, lembaga ini menjadi sangat aktif melakukan patroli; sepertinya “berlomba” dengan instansi dalam lingkup koordinasinya.
Sjaifuddin Thahir: Bisnis Kapal di BRICTIM Menguat pada tahun 2017
Sjaifuddin Thahir mengemukakan geliat bisnis kapal di negara-negara BRICKTIM”, yaitu Brazil, Rusia, India, China, Korea, Turki, Indonesia dan Meksiko menguat pada tahun 2017
Pengamat: Bakamla harus Melebur jadi Penjaga Laut dan Pantai
Banyak pengamat yang menyarankan perlunya penguatan hukum terhadap instansi bermotto ‘Raksamahiva Camudresu Nusantarasya’ tersebut.