MNOL, Jakarta – Saresehan Maritim dan Energi 2016 yang digelar oleh Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (IKA ITS) dengan tema “Percepatan Infrastruktur Kemaritiman & Kemandirian Energi Dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan,” di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari III, Sabtu, (17/12) menjadi forum perumus pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia sebagai negara maritim.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITS Dwi Soetjipto menyatakan pada kurun waktu 2 tahun sejak implementasi pembangunan ekonomi yang berbasis maritim, kinerja sektor maritim meningkat dan senantiasa berada di atas kinerja ekonomi nasional.
“Untuk menjadi negara maritim kita perlu infrastruktur, aturan dan tentunya pemikiran. Nah di forum ini kita jadikan ajang perumusan yang nantinya akan kita serahkan ke pemerintah,” ujar Dwi.
Lebih lanjut, pria yang menjabat sebagai Dirut Pertamina menekankan agar-agar poin-poin yang telah disampaikan oleh pembicara dalam sarasehan ini dibahas lebih lanjut dalam setiap pokja.
“Presiden tidak suka kepada yang retorika, beliau lebih suka yang konkret, maka dari forum ini langsung membahas permasalahan teknis dalam kemaritiman,” tandasnya.
Sebagai slumni salah satu Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia, maka Alumni ITS sangat diharapkan untuk dapat memberikan masukan kepada Pemerintah. Pada awal November lalu, IKA ITS telah memberikan masukan kebijakan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.
ITS sendiri sebagai salah satu perguruan tinggi yang dibangun oleh Bung Karno memang difokuskan untuk percepatan negara maritim.
Masalah SDM pun menadi sorotannya agar konsep-konsep yang telah dirancang dapat dijalankan dengan baik. Sehingga IKA ITS turut mendorong pemenuhan SDM maritim yang terampil di setiap perguruan tinggi.
“Jika seluruh elemen masyarakat terdidik di Indonesia aktif memberikan masukan kebijakan kepada Pemerintah, maka satu persoalan utama yaitu perencanaan sudah dapat diselesaikan,”tegas Dwi.
Sambungnya, penggunaan APBN untuk percepatan infrastruktur maritim harus tepat sasaran dan memiliki prioritas terhadap galangan kapal.
Salah satu tolok ukur keberhasilan sektor maritim yang menjadi acuan dunia adalah infrastruktur maritim berupa kapal dan pelabuhan. Melihat masih besarnya potensi sektor kelautan, terlebih dengan moratorium ijin kapal asing, maka industri kapal nasional harus didukung untuk menjadi tulang punggung bagi penambahan kapal nasional, baik kapal tangkap, kapal barang maupun kapal penumpang.
“Ya ITS sendiri kalau kita lihat historinya memang difokuskan untuk mencetak para perancang kapal untuk percepatan pembangunan negara maritim. Jadi sampai sekarang kita juga masih melekat dengan prinsip itu,” pungkasnya. (Tan/MN)