MNOL, Yogyakarta – Pemerintah Indonesia, Filipina dan Malaysia akhirnya sepakat untuk melakukan patroli bersama di wilayah perairan masing-masing untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan transnasional termasuk aksi pembajakan. Hal itu merupakan salah satu poin kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan trilateral di Gedung Agung, Yogyakarta (5/5/16).
Selain poin tersebut, tiga poin lainnya yang disepakati yakni antara lain pertama, meningkatkan koordinasi pemberian bantuan cepat bagi warga dan kapal yang berada dalam keadaan bahaya. Kedua, meningkatkan kerja sama dalam pertukaran informasi dan intelijen, serta memperkuat dan memastikan efektivitas kerja sama dalam keadaan darurat dan ancaman keamanan. Ketiga, membentuk hotline komunikasi antara ketiga negara untuk meningkatkan koordinasi seandainya ditemui keadaan darurat dan ancaman keamanan
Pertemuan trilateral ini berlangsung hanya satu jam, lebih cepat dari yang diperkirakan. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hal itu disebabkan sudah ada pertemuan sebelumnya di Jakarta dengan dua Menlu dan panglima angkatan bersenjata untuk membahas empat poin tersebut.
Pertemuan trilateral ini diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia pasca 10 ABK tunda Brahma 12 dan tongkang Anand 12 diculik oleh kelompok milisi Abu Sayyaf. Insiden penculikan itu juga menimpa 4 ABK asal Malaysia dan 1 warga Filipina.
Retno menjelaskan patroli bersama dibutuhkan demi membuat warga negara di kawasan ASEAN aman ketika beraktivitas di area tersebut. Terlebih wilayah Perairan Sulu-Sulawesi sudah menjadi alur perairan ekonomi yang strategis.
“Lebih dari 18 juta orang melintasi wilayah perairan tersebut. Kami berpandangan apabila ancaman perompakan di laut, penyanderaan dan tindak kejahatan lintas batas lainnya tidak segera diatasi maka bisa berdampak pada tingkat kepercayaan di bidang perdagangan,” ujar Retno ketika memberikan keterangan pers.
Selain Menlu Retno dan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, pertemuan juga dihadiri Menteri Luar Negeri Filipina Jose Rene D. Almendras dan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Sri Anifah Aman. Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Tan Sri Dato’ Sri Jend. Zulkifeli Mohd. Zin, dan Plt Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Laksamana Muda Caesar C. Taccad ikut mendampingi.
Kerja sama seperti ini pernah dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah keamanan di Selat Malaka, bersama Malaysia dan Singapura. Hasil dari kerja sama itu terbilang cukup berhasil dalam menanggulangi masalah keamanan di selat teramai di dunia tersebut.
Secara politis, mantan kasal era Megawati, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Shondakh menyebutkan kerja sama itu dapat menghalau masuknya kekuatan asing yang lebih besar seperti Amerika Serikat dan Inggris karena adanya ketidak percayaan dari mereka terhadap masalah keamanan di Selat Malaka.
“Kalau tidak ada trilateral coordinated patrol di Selat Malaka, Amerika sudah bersiap untuk turun tangan menangani perompak di situ, lalu apa kata dunia kalau di wilayah kedaulatan kita tidak mampun tangani,” ujar Kent mengenanga sewaktu menjadi Kasal.
Sama halnya dengan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia, Filipina dan Malaysia dalam mengatasi keamanan maritime di Perairan Tawi-tawi yang merupakan titik pertemuan ketiga negara. Saat ini perairan itu menjadi sorotan dunia mengingat maraknya aksi perompakan dan pembajakan yang dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf.
Keberadaan kelompok ini dikaitkan juga dengan Moro National Liberation Front (MNLF) dan ISIS yang menjadi incaran NATO di Timur Tengah. Tidak menutup kemungkinan, dengan dalih itu pasukan NATO kembali memasuki wilayah sengketa di titik ketiga negara itu.
Tidak ada cara lain selain mengadakan kerja sama di antara ketiga negara dalam mencegah masuknya kekuatan tersebut. Tentunya, fenomena itu akan semakin menambah eskalasi konflik di Laut China Selatan. (TAN)