Sebagai negara maritim terbesar kedua di dunia dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km, pemerintah patut menyelaraskan kondisi geografis ini dengan kebijakan negara. Kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi maritim membentuk budaya yang sekarang kita kenal sebagai budaya maritim. Tatkala budaya maritim dijalankan maka Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dan berkembang dibanding yang sudah pernah kita capai selama ini.
Argumen ini di dasarkan pada alasan yang sangat rasional. Sejarah sudah menerangkan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pernah jaya dengan memanfaatkan kemaritiman bangsa ini. Namun, pasca penjajahan, Indonesia beralih ke paradigma kontinental. Hal ini mengakibatkan budaya maritim masyarakat perlahan-lahan terkikis sehingga kita sempat lupa bahwa kita sempat jaya di lautan.
Kini di tengah tantangan ekonomi yang semakin tak menentu, laut Indonesia yang mencakup 3/5 dari keseluruhan wilayah Indonesia kembali ramai dikaji dan diperbincangkan. Visi maritim telah dituangkan dalam visi pemerintah tahun 2014-2018 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Peta jalan pembangunan maritim untuk 25 tahun ke depan juga sudah dibuat rancangannya.
Kodrat Sebagai Negara Maritim
Indonesia diapit dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia juga terletak di antara Samudera Hindia dan Pasifik. Kita juga memiliki empat dari sembilan choke point (selat sempit) yang menjadi jalur laut utama perdagagan dunia yaitu selat malaka, selat sunda, selat lombok dan selat makasar. Oleh karenanya Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan dunia.
Luas lautan kita mencapai 3,2 juta km2. Diperkirakan tersimpan potensi kekayaan laut yang melimpah mencapai 15.000 triliun rupiah per tahun. Dan kita baru bisa memanfaatkan 2,3 persennya yakni sebesar 350 triliun rupiah.
Akibat lemahnya pengawasan, selama ini kekayaan laut kita berpindah tangan dari dalam negeri ke luar negeri. Penindakan terhadap para pencuri di lautan masih kurang tegas. Arahan dan koordinasi kepada setiap elemen negara untuk menjalankan pengawasan dan penjagaan sumber daya laut harus kita tingkatkan.
Pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla kita lihat di media Kementerian Kelautan dan Perikanan meledakkan kapal-kapal asing yang berani mencuri ikan di kawasan laut Indonesia. Semoga saja ini memberi efek jera dan ancaman bagi kapal-kapal asing.
Sekarang perlu dipikirkan cara memaksimalkan sumber daya kelautan Indonesia untuk kepentingan rakyat. Tentu tidak bisa instan seperti membalikkan telapak tangan melainkan diperlukan upaya secara berkala
Pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran di masyarakat agar semangat membangun sektor maritim merasuk dalam jiwa seluruh bangsa. Ini bisa dikampanyekan melalui dunia pendidikan dan perkumpulan-perkumpulan masyarakat secara kontinyu.
Perlu juga disepakati bahwa sistem budaya kontinental tidak perlu kita matikan. Ini tetap berjalan sembari kita merevitalisasi sistem budaya, sosial dan ekonomi politik berbasis maritim. Kita patut bersyukur dikaruniai alam yang sangat potensial di darat maupun di laut. Alangkah bijaknya bila keduanya dapat disinergikan dan berkembang optimal demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.
Industri maritim
Tentu kita juga perlu memperkuat industri maritim dengan stimulan dari pemerintah. Namun membuat prioritas juga penting. Misalnya, kita butuh dermaga nasional dilengkapi fasilitas mumpuni untuk mendukung perdagangan internasional yang melewati alur laut kepulauan Indonesia. Pasalnya nilainya mencapai 45 persen dari perdangan internasional. Namun perlu diadakan hitung-hitungan yang jelas agar tidak terhenti pada wacana.
Industri galangan kapal juga penting untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal baru yang bermanfaat untuk transportasi antar pulau, distribusi barang maupun untuk urusan pertambangan. Indonesia National Shipowners Association (INSA) melansir dalam kurun waktu 3 tahun kedepan, industri maritim membutuhkan 325 unit kapal offshore, 80 kapal pengeboran dengan investasi rata-rata US$20 juta per unit.
Kapal juga berguna untuk kepentingan pertahanan dan keamanan berbasis kelautan. Industri galangan kapal dapat disinergikan dengan peningkatan keamanan di laut. Hal ini dapat sekaligus meningkatkan wibawa negara di mata internasional.
Penguatan industri perikanan juga perlu dilakukan. Dimulai dari proses tangkap hingga produksi pengolahan sumber daya perikanan. Misalnya pengalengan ikan dan produk olahan lanjutan dari hasil-hasil laut adalah bahan pemikiran di masa depan.
Industri perikanan yang maju akan menarik minat masyarakat untuk berprofesi sebagai nelayan. Peningkatan jumlah nelayan berkontribusi terhadap keamanan di laut. Karena selama ini pencurian ikan oleh nelayan asing tidak lepas dari kurangnya jumlah nelayan domestik yang berani melaut sampai ujung terjauh teritori Indonesia.
Kita juga punya potensi pariwisata bahari. Keindahan bawah laut kita sudah terkenal dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan asing. Industri pariwisata bahari juga tidak membutuhkan dana sebesar industri lainnya namun hasilnya dapat sesegera mungkin dinikmati oleh masyarakat. Oleh karenanya ini patut kita jadikan prioritas.
Akses menuju kawasan wisata perlu dipermudah. Tingkatkan promosi kawasan wisata ke luar negeri. Pemanfaatan devisa untuk perbaikan fasilitas kawasan wisata yang juga perlu dimaknai sebagai upaya melindungi kelestarian lingkungan bahari agar terhindar dari kerusakan.
Terakhir, kita berharap visi kemaritiman bukan sekedar gincu politik, melainkan disertai semangat implementasi yang sama kuatnya dengan perencanaannya.
Junius Fernando S Saragih
*Penulis, periset di Central Study Of Asia Pacific
