MNOL, Jakarta – Menteri Koordinator Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan pembangunan kemaritiman di Indonesia harus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Namun, saat ditanya mengenai investasi asing, dia tidak mau berkomentar terlalu detail tentang masalah tersebut. Dia malah mengalihkan ke permasalahan keamanan di perairan yang menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan dengan nelayan di Pati, Jawa Tengah, beberapa hari lalu.
“Membangun ekonomi maritim adalah janji Presiden Joko Widodo. Pemerintah akan terus membangun infrastruktur, pertahanan laut termasuk sekolah maritim,” kata Menteri Luhut.
Pemerintah mendorong industri perikanan untuk semakin maju lagi. Tetapi, ia menekankan agar jangan sampai terjadi overfishing.
“Menteri Susi sudah berbuat untuk memberantas illegal fishing,” kata Menko Luhut.
Menko Luhut pada kesempatan ini juga mengunjungi pengelolaan dan pengolahan ikan pindang di wilayah Juwana. Berdialog dengan pengerajin ikan pindang.
Dalam dialog dengan nelayan saat berkunjung ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana II di kecamatan Juwana Menko Luhut mengatakan ia berencana untuk mengundang seluruh pemangku kepentingan di bidang perikanan dan kemaritiman untuk berdialog.
“Saya tampung keluhan bapak-bapak lalu nanti kita dialog di Jakarta. Syaratnya jangan marah-marah, kita selesaikan dengan kepala dingin,” katanya.
Di TPI Juwana ll ini Menteri Luhut menyaksikan proses pelelangan ikan. Kepada wartawan Menko Luhut mengatakan dalam pertemuan akbar nanti akan dibicarakan perumusan aturan perikanan.
“Tiap daerah kita ini kan masalah perikanannya berbeda. Di timur ada masalah ini, di Natuna masalahnya lain lagi, di sini mungkin beda masalahnya. Jadi kita harus hati-hati merumuskan peraturan,” ujar Menko Maritim.
Menurutnya, Pemerintah sudah mempunyai program membangun pasar ikan di Natuna tahun ini. Pemerintah juga akan membangun pasar ikan di Saumlaki, Morotai, Jembrana dan Muara Baru.
“Mengenai kerjasama dengan asing, saya lebih menitikberatkan pada penciptaan peluang bagi nelayan-nelayan kita untuk mempelajari teknologi dari luar negeri hingga 10 tahun ke depan. Nelayan kita harus menguasai teknologi yang lebih mutakhir. Tapi, nanti kita lihat lagi bentuk yang tepatnya seperti apa,” pungkas Menteri Luhut. (Tan)
