MNOL, Jakarta – Dalam acara Bedah Buku My Fish My Life: Ketahanan Pangan dari Laut, Sea Power Perspective, karya Letkol Laut (P) Salim di Gedung BSM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F-MIPA) Universitas Indonesia (UI), Depok (10/9) membahas soal kebijakan maritim Indonesia yang harus pro kepada rakyat.
Seminar kemaritiman dan Diskusi Bedah Buku yang menghadirkan penulis buku, Letkol Laut (P) Salim dan Prof. Abimanyu dari Fakultas Teknik UI sebagai pemateri, mengurai tuntas baik tataran filosofis maupun taktis dalam membangun Indonesia sebagai negara maritim yang digdaya.
Dalam pemaparannya, Prof Abimanyu mengulas IPTEK Kelautan dalam mewujudkan visi presiden poros maritim dunia. “IPTEK tidak bisa dilepaskan dalam kaitannya dengan sosial, ekonomi dan ekologi apalagi dalam mengelola kelautan di mana kita merupakan Negara Kepulauan terbesar,” tutur Abimanyu.
Pembangunan mindset maritim, juga tercermin dalam bentuk bangunan yang mencerminkan kehidupan dan penghidupan penghuninya, termasuk dalam menyikapi perilaku alam serta makhluk lain yang berinteraksi dengannya.
“Terdapat bangunan yang berorientasi daratan pulau, di perairan unsur pulau, di laut serta di antara pulau dan laut,” terangnya
Dia kemudian mencontohkan beberapa tipe rumah adat yang menjadi corak berpenghidupannya dalam berbagai medan baik di daratan maupun di laut. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, pola kehidupan manusia saat ini sudah mengarah di laut.
“Di masa mendatang tumbuh peluang munculnya tipe bangunan baru yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam laut. Hal ini semakin nyatanya peluang potensi laut sebagai pendukung keberlanjutan dan kepentingan ketersediaan pangan untuk generasi mendatang yang menuntut pusat-pusat kemaritiman dan kota baru semakin berperan,” bebernya.
Kemudian menyoroti soal reklamasi Teluk Jakarta yang kini ramai diperincangkan, Abimanyu memaparkan bahwa reklamasi sejatinya dapat berdampak positif maupun negative, tergantung dengan tujuan dan pembangunan reklamasi itu sendiri.
“Kalau di Teluk Jakarta memang saya melihat lebih kepada unsur politis pembahasannya, sudah sepatutnya para pengambil kebijakan kita memahami aspek kelautan dan IPTEK-nya agar tidak salah arah dalam menetapkan kebijakan,” tandasnya.
Sementara itu, Letkol Laut (P) Salim membahas soal bagaimana konsep ketahanan pangan di laut dan miniatur negara maritim kita yang tidak lepas dari perjalanan sejarahnya.
“Korea boleh terkenal gingseng-nya, Jepang dengan mobil iritnya, Indonesia dari situ, kita seharusnya memperoleh nilai diferensiasi (keberbedaan-red) yang membanggakan di bidang industri bioteknologi kelautan,” ujar Salim.
Lebih lanjut lulusan AAL tahun 1995 ini mencontohkan Kepulauan Natuna sebagai daerah yang kaya akan SDA kelautannya, namun masyarakatnya masih terbelenggu dengan kondisi miskin dan mengalami Indeks Pembangunan Manusia terendah.
“Pada tahun 2007, ketika saya dinas di kapal, mengunjungi Natuna. Sungguh mirisnya jika kita melihat justru nelayan dari China yang mendominasi perairan tersebut, Jadi bukan baru sekarang saja nelayan China marak mengambil ikan di Laut Natuna, tapi sudah dari 2007,” ungkap Salim.
Kemudian, Pamen TNI AL yang aktif menulis buku ini juga menyebutkan faktor penjajahan Belanda selama 3,5 abad benar-benar telah mengubah mindset kita sebagai bangsa maritim menjadi bangsa yang hanya berorientasi pada daratan.
Kendati saat ini visi pemerintah sudah mengarah kepada maritim, namun belum seluruhnya optimal mengingat secara kebijakan masih mengalami karut marut.
“Walaupun presidennya punya visi maritim, tetapi pembantu-pembantunya, DPR-nya dan rakyatnya nggak punya visi maritim sama saja bohong,” tegasnya.
Maka dari itu, berkaca dari sejarah, pria asal Surabaya ini mengimbau agar perlunya membangun kemaritiman yang sejalan dengan visi kebangsaan dan kenegaraan kita.
“Kalau kalian ingat Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, apa jadinya kalau tidak ada Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Untuk hari ini yang begitu, visi poros maritim perlu kita kembali ke UUD 1945 yang asli, agar dapat berjalan,” pungkasnya.
Dengan kata lain pembangunan maritim Indonesia harus dengan visi dan kebijakan yang jelas. Tentunya untuk mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang adil dan makmur, bukan menguntungkan segelintir pihak apalagi asing.
Pemaparan dari kedua pemateri itu mendapat antusias yang luar biasa ketika sesi Tanya jawab. Setelah Tanya jawab, rangkaian diskusi maritim di UI ditutup dengan pemberian cindera mata oleh Kaprodi Magister Ilmu Kelautan UI, Noverita Takarina dan foto bersama dengan para mahasiswa. (Tan)