Oleh: Ziyad Falahi*
Di tengah serangkaian isu yang muncul terkait reklamasi Teluk Jakarta, dapat kita klasifikasikan dalam dua tema besar, yakni isu lingkungan hidup dan nasib nelayan. Para aktivis lingkungan mengkhawatirkan nasib ikan dan terumbu karang. sedangkan beberapa golongan lain secara konsisten melakukan advokasi terhadap nasib nelayan.
Entah mengapa perdebatan yang muncul belum mencoba menggali lebih dalam aspek aspek yang lain di luar tema sektoral. Tanpa bermaksud mengesampingkan diskursus yang tengah berlangsung, penulis mencoba lebih fokus menelaah Teluk Jakarta dalam konteks ketahanan nasional.
Reklamasi merupakan hal yang make sense untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Reklamasi terletak dalam bussiness district di pantai kota metropolitan. Artinya, konsentrasi perkantoran dan hunian premium secara berdekatan berdampak pada pesatnya nilai ekonomis tanah dan bangunan yang kemudian menambah pemasukan negara dari pajak dan gross domestic product
Namun perlu dipertimbangkan bahwa reklamasi berguna bagi negara dengan fundamental ekonomi yang kuat seperti Singapura dan Uni Emirat Arab. Barangkali pemerintah Indonesia beranggapan bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup stabil dengan indikator neraca pembayaran dan non performing loan yang terkendali.
Mencoba untuk tidak terkecoh dengan analisis kuantitatif-stastitikal, pendekatan ekonomi politik patut diuji. Kita coba mengukur political risk terutama yang berkorelasi dengan kepastian hukum. Lihat lebih dalam bagaimana dualisme kelembagaan antara OJK dan BI. Belum lagi Undang undang Lalu Lintas Devisa yang sedang dalam judicial review.
Bagaimanapun krisis ekonomi adalah ancaman bagi ketahanan nasional. Krisis bukan hanya dipandang bussiness as usual, sebagaimana krisis 1998 yang justru lebih disebabkan oleh politik para spekulan. Oleh karenanya, Pilgub DKI 2017 perlu sensitif terhadap ketahanan nasional.
Pertanyaan pun muncul; apakah Agus Harimurti yang namanya belakangan ini disebut sebut memiliki kepedulian tersebut?
jika iya, maka Agus memiliki tugas perjuangan yang belum selesai. Untuk mengatasi dampak reklamasi, sektor non riil perlu dihidupkan. Bantuan langsung tunai yang pernah dilakukan SBY sewaktu menjabat kembali relevan.
Selain itu, koperasi hasil laut dapat menjadi tawaran alternatif. Tidak ketinggalan, inovasi teknologi informasi dapat digunakan untuk membantu nelayan.
Selamat berjuang Bung Agus! Lindungi bangsa kita dari kekacauan seperti tahun 1998!
*Penulis adalah Dewan Redaksi Maritimnews dan juga dosen di berbagai perguruan tinggi