MNOL, Yogyakarta – Dalam kegiatan diskusi yang diadakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Kampus UGM, Yogyakarta (8/10/16), membahas soal kemajuan penegakan hukum laut beserta peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sebagai pembicara utama meyakini bahwa nasionalisme harus lahir dalam setiap kebijakan perundang-undangan Republik Indonesia.
Susi sangat mengapresiasi Undang-Undang Perikanan, yang mengatakan bahwa kapal asing yang masuk perairan Indonesia tanpa izin, akan ditenggelamkan. Menurutnya, hal itu sebagai wujud penegakan kedaulatan di laut dengan memberikan efek gentar bagi kapal-kapal asing beroperasi mengambil ikan kita.
“Jadi saya ambil ownership, ini sebagai konsensus nasional, semua kapal yang ditangkap, hanya satu konsekwensinya yakni ditenggelamkan,” ujar Susi.
Hasil penelitian, dari pemberantasan illegal fishing yang telah dilakukan, biomassa ikan meningkat. Ini kesempatan bagi nelayan melaut dalam menentukan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) masing-masing.
“Untuk kebutuhan nelayan, KKP akan permudah semuanya,” ungkap Susi.
“Namun demikian, setelah laut Indonesia bebas dari kapal-kapal asing, tetap saja ada pihak-pihak yang ingin kapal asing masuk kembali ke perairan. Itu kedaulatan mereka dimana?” seloroh Susi dalam pemaparan diskusi.
Kedaulatan politik seharusnya dibarengi dengan kedaulatan ekonomi. Kedaulatan politik dalam proses pembuatan kebijakan maka menjadi cerminan kondisi sosial-ekonomi rakyat Indonesia, dan UUD 1945 sebagai bintang penuntunnya.
Terkait itu, Susi berhasil mendobrak pemikiran untuk memberdayakan masyarakat nelayan dan menegakkan fondasi kebijakan yang bersumber kepada amanah rakyat Indonesia.
Di kesempatan yang sama, Susi menjelaskan akan memperkuat pengawasan terkait penyelundupan yang dilakukan melalui laut. Dari beberapa kasus yang terjadi, penyelundupan ternyata menjadi salah satu indikator yang dapat melemahkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan.
“Dulu GAM (Gerakan Aceh Merdeka- red) mendapat senjata dari kapal ikan Filipina. Sekarang kita juga concern ke pengawasan penyelundupan,” tambahnya.
Upaya yang sama juga dilakukan oleh Susi dengan meningkatkan kesadaran global melalui penyelenggaraan kegiatan the 2nd International Symposium on Fisheries Crime (Fish CRIME) pada tanggal 9-11 Oktober 2016 ini di Hotel Hyatt Regency, Yogyakarta.
Pada akhir kegiatan, dilakukan penyematan jas kebanggaan GMNI kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Hal tersebut menandakan bahwa Susi sebagai simbol pergerakan dan kawan seperjuangan GMNI dalam melawan hegemoni asing yang mengeksplorasi kekayaan laut di perairan Indonesia. (Trd/MN)
hal yang belum pern dibenahi di KKP adalah rantai pasok produksi. Selama rantai pasok tidak bisa dibenahi pasti bisnis proses usaha perikanan tidak bisa ditelusuri dengan baik. Akibatnya angka produksi perikanan tidak bisa diyakini validitasnya….
Tidak adanya pengetahuan tuntas Bisnis proses usaha inilah yg menyebabkan sulit mengembangan usaha perikanan….
Siaaap Bapak…kami tampung masukannya… Berharap pejabat KKP akan merespons kritikan Bapak