Pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait perlu disinergikan dan dimonitor serta diintegrasikan secara terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali dibawah Bakamla.
Oleh: Dr. Surya Wiranto* MN – Penamaan sebuah pulau mempunyai konsekwensi hukum terhadap eksistensi pulau tersebut, karena keberadaan pulau bernama…
Jika benar para ABK kita dibunuh ini sudah bentuk pelecehan terhadap kedaulatan dan Angkatan Laut kita.
Peta NKRI bersifat dinamis dan harus selalu di-update sesuai dengan perkembangan.
Satgas Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing dibentuk untuk mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan.
Pengelolaan keamanan di laut Indonesia saat ini masih belum dilakukan secara tersinergi.
Staf Ahli Menkopolhukam bidang Kemaritiman Laksda TNI Dr. Surya Wiranto melaksanakan kunjungan kerja dan tatap muka dengan Lanal Banten dan Stakeholder Kemaritiman Provinsi Banten
Kondisi perikanan tersebut mulai berbenah kembali setelah Presiden Jokowi menerbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, pada tanggal 22 Agustus 2016. Inpres tersebut ditujukan kepada 25 pejabat Kementerian/Lembaga, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang ditegaskan dalam dictum umum Inpres tersebut.
Sektor perikanan di Indonesia mulai bergairah kembali setelah terpuruk selama dua tahun belakangan ini
Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah Maritim Kemenko Polhukam Laksda TNI Surya Wiranto, S.H, MH melakukan kunjungan kerja Laksda TNI Dr. Surya Wiranto/Kemenko Polhukam ke Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjung Pinang, Kepri pada (25/8/16).