Aksi Damai 212, Gelombang Poros Maritim Dunia
Umat muslim Indonesia yang ditunjukan dalam aksi damai 212 merupakan asset bangsa dalam membangun visi poros maritim dunia.
Bahas Masalah Maritim, Laksda TNI Surya Wiranto Kunjungi Lanal Banten
Staf Ahli Menkopolhukam bidang Kemaritiman Laksda TNI Dr. Surya Wiranto melaksanakan kunjungan kerja dan tatap muka dengan Lanal Banten dan Stakeholder Kemaritiman Provinsi Banten
Ketika Presiden Jokowi Mengalihkan Jalur Alternatif Pelayaran Internasional Melalui Selat Lombok
Oleh: Makbul Muhammad* MNOL – Menalar perspektif geopolitk dari rencana pemerintah Indonesia tentang pengalihkan jalur pelayaran internasional dari Selat Malaka…
Setelah Amerika, Kini Giliran Kapal Perang Singapura Sambangi Surabaya
MNOL – Surabaya, Tidak berselang lama dari kedatangan dua kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat diawal bulan Agustus lalu,…
Angkutan Laut dan Penyeberangan adalah Bagian Tak Terpisahkan
MNOL, Surabaya – Dalam rangka menyukseskan dan mewujudkan Program Tol Laut, sinergi antar pemangku kepentingan mutlak diperlukan. Hal itu dikatakan…
BKI Ucapkan Selamat Memimpin Kepada Menteri Perhubungan Yang Baru
MNOL – Jakarta, Penggantian menteri merupakan sebuah langkah strategis yang diambil pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden. Berkaitan…
Gelar Ratas di atas KRI di Perairan Natuna, Presiden mendapat Acungan Jempol
MNOL, Jakarta – Di KRI Imam Bonjol-383, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas permasalahan sengketa Natuna dengan…
Kepala Bakamla: Kodrat Kita sebagai Negara Maritim
MNOL, Jakarta – Negara kita ¾ nya adalah air, sudah pasti merupakan negara yang berorientasi pada lautnya. Meskipun sudah didaratkan…
PPSA Solusi Kemudahan Bagi Pengguna Jasa Kepelabuhanan
MNOL, Banten – Dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa bidang kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II cabang Banten berusaha…
Bangun Budaya Maritim, Perlu Lindungi Pendidikan Nasional dari Perangkap Liberalisasi
MNOL – Sistem pendidikan Nasional kita sejak UUD 2002 menggunakan paradigma pricing system, tercermin dalam mandatory 20% APBN untuk pendidikan…