MNOL, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI bersama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menggelar acara sosialisasi hasil sidang IMO 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (11/1) untuk menyebarluaskan hasil-hasil pembahasaan sidang Internasional Maritime Organization (IMO) yang meliputi Maritime Safety Committee (MSC) sesi ke 96 dan 97, maritime environment protection committee (MPEC) sesi ke 69 dan 70 kepada para pemangku kepentingan industri pelayaran nasional.
Acara yang dibuka oleh ketua komite kebijakan pertimbangan kebijakan publik di sektor perhubungan yang juga utusan khusus menteri perhubungan untuk IMO Laksamana (Purn) DR Marsetio dihadiri oleh seratusan peserta yang terdiri dari pejabat dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, kalangan akademisi, para professional dan para praktisi di industri pelayaran nasional.
Selain melakukan sosialiasi hasil sidang IMO MSC 96 dan 97 serta MPEC 69 dan 70, pada kesempatan ini juga dipaparkan beberapa agenda yang akan menjadi trend pembahasaan sidang IMO 2017 seperti industrial personel dalam pelayaran internasional dan guidelines G8 BWM untuk persetujuan sistem menajemen air ballast kapal.
MSC adalah komite IMO yang melakukan pembahasan hal-hal yang terkait dengan keselamatan maritim. Materi yang dibahas dalam MSC 96 dan 97 tersebut antara lain menyangkut keamanan dunia maya bidang maritim (maritime cyber security), penerapan goal base standart, kesepakatan untuk membuat bab baru pada SOLAS terkait Carriage of Industrial Personal, dan laporan dari beberapa sub comitte seperti Ship Safety & Equipment, Carriage of Cargoes and Container, dan Ship Design and Construction.
Sementara MEPC adalah komite IMO yang melakukan pembahasan terkait perlindungan lingkungan maritim. Sepanjang 2016, IMO menyelenggarakan dua sesi MEPC 69 dan 70 yang antara lain membahas amandemen atau perubahan MARPOL Annex I, Annex II, Annex IV, Annex V, dan Annex VI. Pembatasan kandungan sulfur dalam bahan bakar kapal, sistem pengumpukan data untuk konsumsi BBM kapal, dan konvensi Air Ballast yang akan mulai diberlakukan pada 8 september 2017.
Pada kesempatan sosialisasi tersebut, BKI juga memaparkan aplikasi Green Padma yang merupakan produk devisi riset dan pengembangan BKI sebagai alat bantu menghadapi berlakunya data collection system dan aplikasi android untuk perlengkapan keselamatan kapal yang bermanfaat sebagai alat bantu melakukan pemeriksaan mandiri sebelum inspeks oleh PSC.
Selain itu BKI juga memaparkan sertifikasi free asbestos terkait ketentuan pelarangan penggunaan material asbestos baik untuk kapal bangunan baru maupun kapal yang sudah ada.
BKI dalam kapasitasnya sebagai Recognized Organization bidang klasifikasi selama ini selalu ambil bagian mendukung delegasi pemerintah republik Indonesia dalam sidang-sidang IMO. (AS)
