Kasus MV Sinar Kudus, Buahkan Perubahan ISPS Code
Sebelumnya ISPS Code tidak pernah melibatkan army, tetapi pasca kasus pembajakan MV Sinar Kudus, army boleh terlibat
Sebelumnya ISPS Code tidak pernah melibatkan army, tetapi pasca kasus pembajakan MV Sinar Kudus, army boleh terlibat
IMO selalu mempertahankan agenda tentang pengamanan finansial bagi pelaut harus selalu diperhatikan dan tetap dibahas sampai dengan sekarang.
Kementerian Perhubungan sudah memporak-porandakan Pendidikan Perwira Pelayaran Niaga tertua di negeri ini lewat tangan BPSDM Perhubungan.
Sesuai dengan UNCLOS Pasal 94 (2) yang menjelaskan bahwa kewajiban Flag state terhadap kapal yang mengibarkan benderanya. Terdapat 10 komando yang mengatur perihal tersebut.
Dr Marsetio turut mengemukakan pencapaian hasil perjuangan BKI dalam menuju International Association of Classification Societies ( IACS) dan mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama mendukung upaya ini.
BKI memiliki kebutuhan SDM berkualitas yang sangat tinggi terkait dengan inspeksi-inspeksi dalam tahapan IACS.
MNOL, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI bersama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menggelar acara sosialisasi hasil sidang…
Pada 27 Oktober 2016 lalu, Komite Perlindungan Lingkungan Laut Marine Environment Protection Committee (MEPC) dari IMO menetapkan bahwa batas waktu yang baru yaitu tanggal 1 Januari 2020.
Komunitas Pelaut Senior menyambut baik ratifikasi Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan MLC 2006 atau Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) pada 6 Oktober 2016 lalu.
Dalam pertemuan Executive Commite Meeting yang ke-24 di tahun 2016 ini, banyak agenda yang akan disusun oleh ACS, diantaranya mengenai sinkronisasi terhadap kebijakan Internatioal Maritime Organization (IMO) terkait klasifikasi.