Kementerian Perhubungan akan mewajibkan pengelolaan air pemberat kapal (ballast water) yang ramah lingkungan terhadap kapal-kapal berbendara Indonesia, yang digunakan untuk pelayaran internasional, mulai September 2017.
IMO menetapkan satu set fitur sertifikat elektronik untuk membantu dan meringankan permasalahan dalam ketergantungannya pada kertas.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Pembekalan Personel Penanggulangan Pencemaran Tingkat Operator (IMO Level 1) dan Tingkat On-Scene Commander (IMO Level 2) bagi Personel KPLP.
Penetapan Kepulauan Gili dan Pulau Nusa Penida sebagai PSSA di Indonesia, telah dibahas dan disampaikan oleh Indonesia pada the 3rd Regional Meeting of IMO-NORAD Project on Prevention of pollution from ships through the adoption of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) within the East Asian Seas Region,
Rangkaian sidang dibuka oleh Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim dan diketuai oleh Mr. Xie Hui dari Tiongkok.
Terkait biaya-biaya yang timbul akibat adanya tumpahan minyak dari kapal yang dapat merusak lingkungan laut, lalu siapakah pihak yang bertanggung jawab soal itu? Menurut Sjaifuddin Thahir dari Divisi Asset PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), biaya alibat tumpahan itu harus dibayarkan oleh pemilik kapal atau Negara yang bertanggung jawab.
MNOL, Jakarta – Pelaut Senior melalui juru bicaranya, Teddy Syamsuri mengemukakan pandangannya terkait usulan Kongres Luar Biasa Kesatuan Pelaut Indonesia…
MNOL – London, Gelaran Sidang Sub Committee on Implementation of International Maritime Organization (IMO) Instruments (Sub Komite III Code) Sesi…
MNOL – Jakarta, Delegasi Biro Klasifikasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Utama Rudiyanto didampingi oleh Ketua Majelis BKI Laksamana (Purn)…
MNOL, Jakarta – Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo membutuhkan stakeholder andal dan siap…