Maritimnews, Jakarta – Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) hari ini menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) bertajuk “Wujudkan Tata Ruang Laut Nasional untuk Indonesia ke Depan” di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta, (24/2/16). Tema itu dipilih mengingat masih semrawutnya konsep tata ruang laut Indonesia di tengah visi poros maritim dunia.
Ketua IK2MI, Laksdya TNI (Purn) Didik Heru Purnomo dalam sambutannya saat mengawali FGD tersebut mengungkapkan bahwa acara ini merupakan bentuk komitmen IK2MI dalam memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat maritim pada khususnya mengenai tata ruang laut.
“IK2MI bervisi laut yang aman, sejahtera dan mengingatkan kembali kepada visi presiden poros maritim dunia,” kata Didik.
Konsep penyusunan tata ruang laut nasional berbasis keamanan laut di wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu di dalamnya antara lain harus memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan. Selain itu yang menyangkut sistem konektivitas kemaritiman, kawasan-kawasan laut strategis, zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional dan sesuai potensi daya dukung lingkungannya.
Lebih lanjut, Didik mengeluhkan permasalahan yang terjadi dalam konteks tata ruang laut nasional masih terdapat benturan-benturan pada peraturan yang mengatur tentang penyusunan tata ruang laut itu, antara lain Undang-Undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang no 32 tahun 2014 tentang Kelautan .
“Dari tahun ke tahun kita masih menghadapi masalah yang sama, yaitu belum selesainya penyusunan tata ruang laut nasional,” tandasnya.
Padahal, menurutnya penyusunan tata ruang laut nasional mempunyai dampak yang positif baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Kemudian, Pensiunan Bintang Tiga TNI AL itu juga mengingatkan agar penyusunan tata ruang laut nasional penting bagi Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Para pakar harus merumuskan keterkaitan antara tata ruang laut nasional kita dengan MEA yang sangat terkait dalam konteks pertahanan dan keamanan maritim kita,” tegasnya.
Sementara itu mantan Sesmenko Polhukam Laksdya TNI (Purn) Joko Sumaryono turut menyampaikan pentingnya penyusunan tata ruang laut nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Kalau dilihat dari konteks moral maka jangan salahkan orang lain bila banyak pencurian ikan di laut kita, karena kita tidak bisa memanfaatkan laut kita dengan baik,” ujar Joko.
Sambung, mantan Pangarmabar periode 2002-2003 itu mengingatkan agar penyusunan tata ruang laut nasional merupakan bentuk kesinambungan dari perjuangan para pendahulu sejak berdirinya NKRI. Dan hal itu pun selaras dengan adanya visi presiden poros maritim dunia.
“Tugas negara setelah merdeka adalah melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Penyusunan tata ruang laut nasional ini merupakan bagian dari negara dalam menjalankan tugas konstitusi,” pungkasnya.
Turut hadir sebagai pembicara dalam FGD itu antara lain Deputi IV Kemenko Maritim dan Sumber Daya Safri Burhanudin, Deputi Bidang Maritim dan SDA, serta Pakar kelautan Son Diamar. FGD tersebut dimoderatori oleh Sekretaris IK2MI Joko Tjahyo. (AN)