MNOL , Jakarta – Komunitas pensiunan yang berhimpun dalam Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (Espekape) dengan alasan agar tidak terjadi kegaduhan kembali yang bisa menghambat pembangunan di sektor minyak dan gas bumi (migas) negara. Dari kantor sekretariatnya di Bilangan, Jatinegara, Jakarta Timur, Espekape melayangkan surat nomor 024/KU/Espekape/VIII/2016, perihal Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto layak dipercaya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arcandra Tahar.
Ketua Umum Espekape Binsar Effendi Hutabarat dalam suratnya mengawali dengan merujuk Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga menjadi hak prerogatif presiden yang harus dihargai dan dijunjung tinggi atas hak khusus atau hak istimewa tersebut. Demikian keterangannya kepada pers, Jum’at (19/8/2016).
Atas pertimbangan pemerintah telah mengajukan asumsi ekonomi makro tahun 2017 dengan memperhitungkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi.
Kondisi Migas Indonesia
Di mana salah satunya sudah diperhitungkannya volume minyak dan gas bumi (migas) yang siap dijual selama tahun 2017, diperkirakan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari. Maka persoalan migas tetap menjadi sumber kekayaan negara yang vital dan strategis.
Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah tersebut telah diyakini akan mencerminkan kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga Pemerintah mengharapkan akan lebih realistis dan kredibel,
“Kami sambut dengan antusias yang tinggi, sepanjang kekayaan negara yang menjadi hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Binsar Effendi yang juga Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966.
Sehingga pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada penyampaian keteranganPemerintah atas RUU APBN Tahun 2017 di depan Rapat Paripurna DPR-RI pada 16 Agustus 2016, salah satu butirnya seperti yang Ketua Umum Espekape utarakan di atas.
Maka untuk mengangkat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2016 memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM dan menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas sampai diangkatnya Menteri ESDM definitif.
“Kami harapkan tidaklah membuat kegaduhan kembali yang menggangu jalannya kerja nyata pemerintahan,” jelasnya.
Espekape kemudian menyampaikan aspirasinya yang diawali anjuran untuk belajar dari pengalaman meningkatkan produksi migas. Pertama adalah dengan menggunakan teknologi, kedua peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan ketiga memastikan proses dapat berjalan dengan baik.
Kunci dari peningkatan produksi selain teknologi juga proses yang akuntabel, serta memerlukan SDM yang mumpuni. Pada sisi lain, juga tidak melupakan sisi integritas dalam pembangunan industri mulai migas, mineral, batu bara, kelistrikan, hingga energi terbarukan.
Dan pada akhirnya bangsa Indonesia bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain apabila sosok Menteri ESDM yang terpilih nanti berintegritas dalam hal dealing atau memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakannya.
Sementara itu, catatan keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi di sektor migas menurut Binsar Effendi, salah satunya adalah memperbaiki rantai pasokan bahan bakar minyak (BBM) impor yang kerap dituding *vested interest* dengan ditunjukkan melalui sikap pemerintah yang berani mengaudit kegiatan bisnis PT. Pertamina Energy Trading Limited (Petral) sampai kemudian dibubarkan.
“Pasalnya rakyat sudah kadung percaya dan memahami bahwa sektor ESDM di Indonesia nyaris telah berada dalam genggaman mafia migas, sehingga membutuhkan sosok Menteri ESDM yang bertekad memerangi mafia migas dan mafia lainnya disektor ESDM,” bebernya.
Selanjutnya, Binsar mengatakan jika nanti ternyata tak terdengar Menteri ESDM yang bertekad memberantas mafia migas, maka rakyat akan meyakini bahwa pergantian Menteri ESDM dari Arcandra Tahar terjadi karena adanya campur tangan mafia migas.
“Sehingga sosok Menteri ESDM harus cerdas dan selalu berfikir strategis untuk menjalankan program dan kebijakan sektor ESDM negeri ini menjadi sangat diperlukan. Terpuruknya harga migas yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor migas, harus mampu disiasati dengan cerdas pula,” tambahnya.
Dorong Dirut Pertamina
Kemudian adanya kepentingan pihak tertentu terkait sektor ESDM, misalnya Freeport, Blok Mahakam, Blok Masela, ataupun program Pembangkit Listrik 35.000 Mw. Jika tidak bisa ditangani dengan cerdas oleh sosok Menteri ESDM, maka sang menteri bisa menjadi bulan-bulanan publik.
“Dan jika hal ini sampai terulang lagi seperti yang pernah terjadi sekian lamanya, maka sosok Menteri ESDM yang menjadi tumpuan harapan rakyat untuk bisa mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi bangsa Indonesia, hanya akan menjadi hisapan jempol belaka,” papar Ketua Umum Espekape tersebut.
Lebih lanjut, Binsar selaku ketua Espekape memberikan saran kepada Presiden Jokowi agar memilih Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto untuk dipercaya menjabat Menteri ESDM atas dasar kepatutan dan kelayakan Dwi Soetjipto yang sudah terukur dan teruji, serta mengangkat Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero) Ahmad Bambang sebagai Dirut Pertamina pengganti Dwi Soetjipto.
“Karena prestasi Ahmad Bambang yang amanah sepanjang menjalankan tupoksinya di pembangunan sektor hilir BUMN migas satu-satunya ini sudah bisa dilihat oleh rakyat saat jelang dan pasca lebaran kemarinnya yang prestasius,” pungkas Binsar Effendi.
